POSISI HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI DI INDONESIA Oleh Insan Anshari Al Aspary, SH.,MH.

833
views

HM. INSAN ANSHARI AL ASPARY

Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Mimika 

Alumni Universitas Hasanuddin Makasar & Universitas Indonesia Jakarta

 

POSISI HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG

JASA KONSTRUKSI DI INDONESIA

“Melalui percepatan pembangunan infrastruktur, kita bangun sarana infrastruktur secara lebih merata di seluruh tanah air guna memperkuat konektivitas antarwilayah dan memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial”  –Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia-.  

Geliat Jasa Konstruksi Di Indonesia

Dalam pembangunan nasional saat ini, jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya. Adapun produk bentuk fisik  baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial, dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk memaksimalkan pertumbuhan industri jasa konstruksi, pemerintah Indonesia melaksanakan pameran internasional terkemuka The Big 5 Construct Indonesia yang telah diselenggarakan setahun yang lalu. The Big 5 Construct Indonesia menjadi ajang pertemuan para pemangku kepentingan dari pemerintah dan sektor swasta. Forum tersebut menghadirkan produk-produk bangunan dan konstruksi yang baru serta inovatif dari berbagai negara diseluruh dunia. Forum tersebut juga banyak membicarakan terkait upgrade kemampuan manajerial, keahlian teknis dan adopsi teknologi terbaru. Diharapkan melalui kegiatan tersebut usaha jasa konstruksi di Indonesia semakin menjanjikan dan tentunya dapat mengundang investasi luar negeri.

Pada tahun 2017 ini, Industri jasa konstruksi di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Oleh Emanuel B. Caesario dikatakan salah satu parameternya adalah meningkatnya secara bertahap kelas badan usaha kecil ke menengah hingga atas  yang bergerak dibidang jasa konstruksi. Hal tersebut belum termasuk pelaku usaha jasa konstruksi asing yang datang dan menjalankan usahanya di Indonesia. Badan usaha jasa konstruksi (BUJK)  di Indonesia saat ini masih didominasi BUJK Umum kemudian BUJK Spesialis.

 Sisi lain Jasa Konstruksi di Indonesia

Walaupun demikian, perjalanan industri jasa konstruksi di Indonesia masih ditemui banyak permasalahan. Masalah pembengkakan biaya (cost overrun) maupun keterlambatan waktu masih mendominasi dalam pelaksanaan proyek. Oleh Dipohusodo, permasalahan yang dihadapi dalam proses penyelenggaraan jasa konstruksi dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu kelompok masalah pertama yaitu berhubungan dengan faktor-faktor biaya, mutu, dan waktu seperti pekerjaan yang tidak tepat waktu sehingga biaya menjadi tidak hemat dan mutu pekerjaan tidak memenuhi standar yang direncanakan. Kelompok masalah kedua berhubungan dengan kegiatan koordinasi dan pengendalian untuk seluruh fungsi manajemen, seperti minimnya keterpaduan antara pemberi tugas, para konsultan, kontraktor, pemasok material sampai pada para pekerja bangunan. Oleh karena itu dalam dunia jasa konstruksi, seperti  seorang engineer dituntut  agar bersikap profesional dan harus mampu melakukan kalkulasi yang tepat untuk area teknik maupun non teknis terkait konstruksi yang menjadi tanggungjawabnya. Seorang engineer harus meminimalisir hingga taraf zero-risk terkait lambannya progres pekerjaan dan mutu pekerjaan tidak memenuhi standar. Jasa konstruksi akan menjadi bencana jika mengesampingkan hal-hal tersebut.

Viralnya pemberitaan di media sosial terkait runtuhnya tol Pasuruan – Probolinggo baru-baru ini menjadi buah bibir masyarakat. Runtuhnya tol Pasuruan – Probolinggo yang merupakan proyek startegis nasional ini mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka berat. Hasil sementara investigasi menunjukkan saat pemasangan satu grider (beton penyangga), grider keempat tiba-tiba goyang kemudian mengenai tiga grider yang sudah terpasang sehingga tidak lama kemudian mengakibatkan runtuhnya tol tersebut. Riwayat peristiwa lainnya yang menarik perhatian publik adalah runtuhnya jembatan Mahakam II di Kalimantan Timur pada bulan Nopember 2011. Khusus untuk kasus mahakam ini, pihak berwajib telah menetapkan seorang kontraktor sebagai tersangka.

Peristiwa tersebut tidak hanya dialami Indonesia saja, melainkan juga dialami oleh negara-negara yang tergolong maju sekalipun. Sebagaimana dikutip dari nikifour.co.id, kejadian ambruknya Jalan Layang Highway, Montreal, Kanada pada tahun 2006 sekiranya dapat menjadi contoh. Kejadian tersebut disebabkan oleh tiang penyangga setinggi 66 kaki tidak didesain dengan baik dan dibuat dengan beton berkualitas rendah. Peristiwa ambruknya jembatan layang tersebut menyebabkan 5 (lima) orang meninggal dan 6 (enam) orang luka parah.

Kegagalan konstruksi atau bangunan selalu identik dengan permasalahan hukum utamanya hukum pidana. Seperti ulasan peristiwa diatas, ketika ada insiden atau bangunan fisik yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya maka harus diproses berdasarkan sistem peradilan pidana. Konsekuensinya, mengakibatkan para pelaku usaha jasa konstruksi, khususnya konsultan dan kontraktor enggan untuk melaksanakan proyek sehingga berujung terhambatnya kelangsungan pembangunan nasional. Dengan demikian, dirasakan perlu untuk mengetahui posisi hukum pidana itu sendiri khususnya dibidang jasa konstruksi.

Posisi Hukum Pidana Bersifat Subsidiaritas Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1999

Pertama kali jasa konstruksi diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. UU/18/ 1999 mengatur  dua model sanksi. Dua model sanksi yang dimaksud yaitu pertama : sanksi administratif  dan model sanksi kedua yaitu sanksi pidana. Untuk sanksi administratif dapat diterapkan kepada pihak penyedia jasa, antara lain berbentuk : peringatan tertulis, penghentian sementara pekerjaan konstruksi, pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi, pembekuan izin usaha dan/atau profesi, pencabutan izin usaha dan/atau profesi. Sanksi bagi pengguna jasa antara lain : peringatan tertulis, penghentian sementara pekerjaan konstruksi, pembatasan kegiatan usaha dan atau profesi, larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi, pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Sedangkan model sanksi kedua yaitu peradilan pidana melalui sanksi pidananya paling lama 5 (lima) tahun penjara.

Seiring dengan budaya hukum yang memihak pada tuntutan kemajuan industri perdagangan, industri investasi dan industri keuangan serta industri pertambangan minyak dan gas dimana pelaku usaha jasa konstruksi sebagai bentuk pelaku ekonomi yang saat ini memiliki peranan penting bagi perekonomian suatu negara maka upaya perlindungan terhadap pelaku ekonomi tersebut semakin besar. Pertimbangan terhadap penerapan sanksi pidana dari pelaku ekonomi utamanya pelaku usaha jasa konstruksi amatlah besar yang mendorong pembuat regulasi dibidang jasa konstruksi mengutamakan dan mengakomodasi upaya administratif dalam setiap penyelesaian masalah jasa konstruksi.

Legal culture dengan didominasi kepentingan ekonomi yang kuat dibidang sektor ekonomi baik kelas atas, menengah maupun kecil akan mempengaruhi penggunaan sarana penal. Hal tersebut banyak diutarakan kalau pelaku jasa konstruksi maupun para investor yang berasal dari luar negeri merasa khawatir jika bermasalah dalam suatu proyek konstruksi akan langsung berhadapan dengan peradilan pidana. Hukum pidana bersifat subsidiaritas dalam ruang-lingkup jasa konstruksi berarti penggunaan sarana penal semata-mata guna menunjang penegakan hukum melalui mekanisme perdata baik didalam maupun diluar pengadilan. Manakala penyelesaian administratif maupun perdata  sudah tidak efektif lagi pelaksanaannya barulah dioperasionalkan penegakan hukum pidana.

Penghapusan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Setelah melalui pembahasan sejak Maret 2016 hingga Desember 2016 akhirnya dewan perwakilan rakyat (DPR) resmi mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) jasa konstruksi. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi telah menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 yang telah berlaku selama kurang lebih 17 tahun. Undang-undang tersebut telah mengatur dan mengakomodasi kebutuhan hukum yang terjadi dalam praktik empiris di masyarakat dan dinamika legislasi yang terkait dengan penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Berkembangnya sektor jasa konstruksi yang semakin kompleks dan semakin tingginya tingkat persaingan layanan jasa konstruksi baik di tingkat nasional maupun internasional membutuhkan payung hukum yang dapat menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha dibidang jasa konstruksi terutama perlindungan bagi pengguna jasa, penyedia jasa, tenaga kerja konstruksi, dan masyarakat jasa konstruksi. Salah satu hal yang baru dalam undang-undang tersebut adalah penghapusan ketentuan pidana dimana sebelumnya diatur dalam UU/18/1999. Ketentuan pidana dihapus karena pelaku jasa konstruksi merasa ketakutan dikriminalisasi saat  mengerjakan proyek-proyek konstruksi, khususnya proyek milik pemerintah sehingga ketakutan ini ternyata berimbas dengan minimnya realiasasi APBD mapun APBN. Oleh karena itu lebih ditekankan kepada sanksi administratif dan aspek keperdataan.

Penghapusan ketentuan pidana dalam UU/2/2017 karena UU/2/2017 telah dirancang untuk mengutamakan kepentingan pelaku usaha nasional dan bertujuan untuk merealisasikan proyek-proyek pemerintah. Hal tersebut cukup beralasan mengingat APBN Tahun 2017 sebesar Rp. 377,8 trilliun dimanfaatkan untuk pembangunan jalan, jembatan, bandara, pelabuhan laut, jalur kereta api dan terminal penumpang. Oleh karena itu, sangat disayangkan apabila dana sedemikian besar tersebut tidak bisa terserap karena pelaku jasa usaha konstruksi mengalami paranoid akan dipidanakan. Posisi hukum pidana saat ini dibidang jasa konstruksi nampaknya mulai terpinggirkan secara perlahan oleh kaidah hukum perdata, administrasi, arbitrase dsb.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.