SARJANA HUKUM YANG IDEAL: REALITA DAN HARAPAN OLEH JPU INSAN ANSHARI AL ASPARY

152
views

 

HM. INSAN ANSHARI AL ASPARY

Alumni Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

 

Pendahuluan

Pada konteks yang luas, mutu intelektual sarjana hukum lulusan universitas di Indonesia sekarang ini belum maksimal. Oleh karena mutu intelegensi yang rendah, boleh dikata tidak sedikit sarjana hukum yang menganggur, belum cukup bersaing dibandingkan sarjana-sarjana bidang ilmu lainnya, seperti keguruan, kesehatan maupun teknik. Belum lagi sebagian sarjana hukum yang telah memperoleh pekerjaan ternyata memperlihatkan kompetensi yang setengah-setengah. Seperti yang dikatakan oleh Agus Suwignyo dalam bukunya ”Dasar-Dasar Intelektualitas” kalau lulusan sarjana saat ini dapat dikata “terampil dalam pekerjaan, tidak; kuat dalam penguasaan teori, juga tidak”. Hal tersebut secara mutatis mutandis dapat diartikan kalau sebagian sarjana hukum sekarang ini terampil dalam pekerjaan juga tidak, kuat dalam penguasaan teori belum tentu.

Oleh karena itu, perlu diketahui kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh lulusan bidang ilmu hukum agar menjadi lulusan yang handal serta profesional. Kompetensi  tersebut sekaligus dapat menjadi parameter bagi para mahasiswa hukum sehingga secara bertahap mampu meningkatkan kemampuan intelektualnya dan lebih kompetitif.

7  (tujuh) Kompetensi Dasar Sarjana Hukum

Untuk menjadi seorang sarjana hukum yang mampu bersaing dalam dunia kerja baik sektor privat maupun publik, maka perlu berbekal kemampuan yang mumpuni. Sigit Riyanto menekankan pada dasarnya seorang sarjana hukum dituntut untuk memiliki kecakapan tertentu. Oleh Sigit Ryanto, kecakapan yang relevan bagi pribadi sarjana hukum sekurang-kurangnya mencakup : komunikasi secara lisan dan tulisan, melayani klien, kemampuan analisis dan logika hukum, melakukan riset hukum, mengikuti perkembangan teknologi, mengelola waktu dan mampu bekerja dalam kelompok (teamwork).

Pertama, sarjana hukum memiliki kemampuan berkomunikasi secara lisan dengan menggunakan bahasa yang baik, runtut dan sistematis. Dia mampu menyampaikan informasi secara jelas, akurat dan logis serta bisa menjadi pendengar yang baik (listening skills). Kemampuan menulis atau writing skills yang standar menjadi pelengkap tersendiri disamping communication skills. Penyandang gelar sarjana hukum dituntut untuk memiliki kemampuan membuat tulisan yang runtut, jelas, akurat dan persuasif utamanya saat membuat dokumen penting seperti gugatan, memorandum, pendapat hukum, surat dakwaan, akta, perjanjian dsb.

Kedua, berkemampuan memberikan pelayanan secara jujur, cakap dan bertanggungjawab terhadap orang atau klien yang  meminta atau menggunakan jasanya. Seorang profesional yang baik wajib memberikan jasa atau pelayanan kepada klien sebaik-baiknya.

Ketiga, sarjana hukum harus mempelajari dan memahami analisis dan logika hukum. Analisis dan logika hukum termasuk didalamnya mengkaji berbagai dokumen, menarik kesimpulan dan mencari hubungan di antara berbagai keputusan hukum.

Keempat, meskipun tidak lagi berada di universitas, seorang sarjana hukum senantiasa melakukan riset atau penelitian hukum. Secara spesifik, sarjana hukum harus memahami betul ketika melakukan penelitian hukum, menguasai cara menemukan bahan-bahan hukum, menafsirkan hukum dan menguasai penelitian hukum dengan memanfaatkan bahan-bahan digital termasuk internet.

Keenam,  harus mampu mengatur waktu dengan baik seimbang dengan beban kerja yang ditangani. Profesi bidang hukum dituntut untuk mampu melakukan beberapa pekerjaan dalam waktu yang bersamaan, memiliki standar etika profesional yang benar, mampu menentukan prioritas, melaksanakan tugas dengan tenggat waktu yang ketat dan mampu membuat perencanaan sistematis tentang pekerjaannya.

Ketujuh, saat menjalankan profesinya mau tidak mau harus menghadapi tumpukan data dan dokumen dalam jumlah yang sangat besar. Dalam hal ini, mutlak dituntut kemampuan mengelola dan memilah dokumen, file, alat-alat bukti, data serta informasi lain. Pemenuhan tuntutan ini dapat berjalan mudah dengan memanfaatkan teknologi komputer atau software yang relevan.

Terakhir, seorang sarjana hukum sewaktu-waktu harus bekerjasama dengaan para sarjana hukum lainnya untuk memecahkan kasus atau permasalahan yang rumit. Kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dan bekerja dalam suatu kelompok merupakan hal yang esensial untuk mendukung keberhasilan tugas profesi dibidang hukum. Paling tidak, kemampuan membangun hubungan baik diantara teamwork menjadi syarat minimal agar dapat berjalan sebagaimana mestinya.

 

Penutup

Fakultas hukum adalah institusi yang berkompeten untuk melaksanakan tugas-tugas diatas sehingga mampu memberikan output berupa lulusan sarjana hukum yang profesional dan siap pakai. Institusi ini harus mengajarkan dan mampu merumuskan metode belajar ilmu hukum terkini kepada mahasiswa fakultas hukum. Pengajaran atau metode yang tepat diperlukan mengingat pendidikan hukum merupakan suatu proses yang sistematis dan khas. Mendidik seorang calon sarjana hukum tidaklah cukup dengan hanya menyuruh peserta didik untuk membaca dan menghafalkan pasal-pasal yang ada didalam undang-undang atau ketentuan yang ada dalam lembaran negara. Seorang sarjana hukum wajib memiliki kemampuan analisa atau penalaran yang baik sehingga mampu memecahkan masalah hukum (legal problem solving) yang diperhadapkan kepadanya.

Sarjana Hukum Era Kolonial

Guna memperoleh sarjana hukum saat era kolonial bukan main sulitnya. Kiranya kita dapat bercermin kepada beberapa tokoh saat melalui pahit getirnya sewaktu mengikuti pendidikan hukum era kolonial. Sekedar pengetahuan saat kurun waktu kolonial dan sesaat setelah kemerdekaan, para pengajar difakultas hukum saat itu  masih berasal  dari negeri belanda. Seperti misalnya ahli hukum tata negara Prof. Logemaan, ahli hukum adat. Prof Von Vollenhofen maupun lainnya masih mengajar di Indonesia. Tentunya keilmuan yang diberikan sangat baik, karena diperoleh langsung dari sumbernya.

Penurunan drastis kualitas sarjana hukum bila dibandingkan antara zaman kolonial, kemerdekaan dan reformasi, Dahulu gelar meester in de rechten –sarjana hukum- sangat disegani karena sangat sulit untuk memperolehnya belum lagi terbuka atau tidaknya peluang bagi kaum pribumi  untuk memperoleh pendidikan tersebut saat itu. Kurikulum yang tidak disesuikan dengan kebutuhan yang diperlukan. Oleh karena itu, fakultas hukum saat merancang program atau kurikulum harus mampu melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.